1. Membentuk Perusahaan
Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) POJK No. 77, bentuk perusahaan yang dapat memberikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah berbentuk PT atau koperasi. Bentuk perusahaan Fintech harus berbadan hukum dan bertujuan untuk mencari keuntungan.

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) POJK Nomor 77 mengatur bahwa baik PT maupun koperasi dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dan/atau warga negara asing dan/atau badan hukum asing. Menurut Jasa Pendirian PT CV Koperasi Yayasan GHABS Warga negara asing atau badan hukum asing dapat secara langsung atau tidak langsung memiliki saham maksimal 85% di perusahaan.

2. Pendirian Perusahaan
Pendirian Perusahaan Fintech harus memperhatikan penyusunan Akta Pendirian Perusahaan. Berdasarkan Pasal 11 POJK No. 77, dalam Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Pendirian Perusahaan Fintech, paling sedikit memuat kegiatan usaha sebagai perusahaan yang menjalankan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) POJK No. 77 mengatur bahwa Perusahaan Fintech dilarang melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha penyediaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dilarang bertindak sebagai Pemberi Pinjaman atau Pemberi Pinjaman. Penerima, menerbitkan surat utang, memberikan rekomendasi kepada Pengguna,

3. Modal Perusahaan Fintech
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) POJK No.77, perusahaan Fintech yang berbentuk PT atau Koperasi wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran. Dalam mengajukan izin, Operator Fintech baik berbentuk PT maupun Koperasi wajib memiliki modal disetor minimal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus rupiah).

4. Dokumen Pendirian Perusahaan
Dokumen yang diperlukan secara umum untuk pendirian perusahaan Fintech adalah pembuatan akta pendirian PT, yang di dalamnya terdapat Anggaran Dasar yang memuat informasi terkait perusahaan tersebut, mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kartu Pajak ( NPWP) atas nama perusahaan, Izin Usaha Perdagangan (Izin Usaha-IU) Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Keterangan Domisili Perusahaan (Izin Lokasi), dan BPJS Ketenagakerjaan beserta bukti pemenuhan modal yang dilegalisir.

Bagaimana Mendirikan Perusahaan Fintech di Indonesia dan Bagaimana Prosesnya?

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *